Call of Duty Dituntut Rp 15,2 Triliun Karena Dianggap Menghina

508

BISBUL – Sempat terlibat dengan masalah pelanggaran hak cipta pada akhir 2015 lalu, game publisher Activision kembali mengalami masalah, kali ini dengan salah satu karakter dalam game mereka yaitu Call of Duty. Game yang menjadi salah satu game terlaris dan paling terkenal garapan Activision Blizzard ini dituntut telah menghina dan menggambarkan salah satu karakter tersebut secara tidak sesuai dengan kenyataannya.

Kali ini tuntutan melayang dari keluarga Angola Jonas Savimbi yang berdomisili di Prancis. Angola Jonas Savimbi sendiri merupakan salah satu karakter dalam game Call Of Duty. Dalam tuntutannya, ketiga anak dari tokoh pemberontak tersebut merasa keberatan akan penggambaran ayah mereka dalam game Call of Duty tersebut.

Savimbi sendiri dikenal sebagai pemimpin National Union for the Total Independence of Angola (UNITA). Menurut pengakuan keluarganya, dalam game tersebut Savimbi digambarkan sebagai seorang karakter yang ‘barbar’, padahal nyatanya ia lebih dikenal sebagai tokoh dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi dan penuh akan strategi. Oleh karena itu, melalui pengacara mereka, pihak keluarga dari Savimbi menuntut uang ganti rugi sebesar 1 milliar Euro atau setara dengan Rp 15,2 triliun pada salah satu cabang Activision Blizzard yang bertempat di Prancis.

Sebagai informasi, Savimbi adalah penggagas gerakan gerilya untuk melawan pemerintahan Angola. Pada tahun 2002 lalu, ayah dari tiga orang anak ini tewas dalam sebuah pertempuran saat melawan tentara pemerintah.

Menanggapi masalah tuntutan hukum tersebut, pihak Activision Blizzard melalui salah satu wakilnya yaitu Etienne Kowalski menolak tuduhan tersebut karena bagi pihaknya Savimbi dalam game Call of Duty telah digambarkan sesuai dengan aslinya yaitu sebagai seorang tokoh yang baik dan juga telah ditampilkan secara adil.

Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini bukanlah kali pertama Activision Blizzard tertimpa masalah hukum. Sebelumnya pada tahun 2014, Diktator Panama, Manuel Noriega yang sekarang ini masih di penjara mengajukan tuntutan serupa. Tetapi tuntutan tersebut ditolak oleh hakim karena masalah tersebut masih mencakup dalam kebebasan berekspresi.